Opini
Oleh: PE M. Haidir Ali Mb. M. Pd
Koranonline.net – Geliat pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah kembali menjadi sorotan pasca-munculnya aksi unjuk rasa yang mempertanyakan pengangkatannya kembali Bambang Supratomo sebagai Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani (PDAM) Lombok Tengah.
Dalam iklim demokrasi, aksi menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak sah setiap warga negara. Namun, publik juga dituntut objektif membaca situasi; apakah gerakan ini murni koreksi atas kinerja pelayanan, atau sekadar panggung rekayasa yang sarat pesanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan?
Jika tolak ukur penolakan dialamatkan pada kapasitas manajerial, data dan rekam jejak justru menunjukkan hal sebaliknya. Di bawah kepemimpinan Bambang Supratomo, PDAM Lombok Tengah mencatatkan serangkaian prestasi konkret.
Perusahaan daerah ini berhasil meraih predikat TOP CEO BUMD serta konsisten meraih penghargaan dalam Indonesia Best 100 BUMD Award. Di sisi operasional, pembenahan kualitas manajemen, efisiensi penanganan kebocoran, hingga integrasi sistem keluhan pelanggan berbasis digital melalui Call Center menjadi bukti pembenahan yang terukur.
Ketika indikator capaian dan penilaian kinerja (Key Performance Indicator) menunjukkan tren positif, menjadi dasar pemerintah daerah memperpanjang masa jabatan secara regulatif, desakan penolakan yang muncul secara mendadak terkesan kontradiktif.
Pergeseran isu dari evaluasi berbasis data menuju desakan pergantian kepemimpinan melahirkan spekulasi kuat bahwa ada agenda terselubung untuk mengganggu stabilitas operasional demi kepentingan sirkulasi kekuasaan sempit.
Hal lain yang tak kalah memprihatinkan adalah pola berulang yang muncul setiap kali figur dari wilayah Lombok Tengah bagian utara dipercaya memegang posisi strategis daerah. Resistensi yang muncul kerap kali dibungkus dengan sentimen kedaerahan yang sempit.
Mengapa narasi “orang utara” selalu dipolitisasi untuk memicu kontroversi?
Secara sosiologis dan politik lokal, dikotomi wilayah utara, tengah, dan selatan di Lombok Tengah kerap dipelihara sebagai amunisi pembunuhan karakter.
Ketika prinsip meritokrasi dan profesionalisme coba ditegakkan, isu asal-usul menjadi alat paling murah dan instan untuk memprovokasi massa.
Isu primordial ini dimanfaatkan oleh oknum yang terusik kenyamanannya atau pihak yang gagal bersaing secara sehat dalam kontestasi posisi publik.
Jika Lombok Tengah ingin berkembang menjadi daerah yang maju dan profesional, sentimen kedaerahan seperti ini harus segera ditanggalkan.
Air bersih yang mengalir ke rumah-rumah warga tidak mengenal dari mana asal sang direktur; yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan yang lancar, transparansi, dan manajemen BUMD yang sehat.
Mendasarkan penilaian kepemimpinan pada sekat geografis hanya akan menjebak daerah dalam kemunduran.
Masyarakat Lombok Tengah perlu lebih cermat membedakan mana gerakan murni yang memperjuangkan kepentingan publik, dan mana gerakan yang sekadar menjadi perpanjangan tangan dari agenda elit politik yang haus jabatan.